JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) memohonkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk membubarkan muktamar tandingan PKB. Ia menegaskan, Muktamar PKB yang dimaksud legal diselenggarakan di tempat Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Permintaan itu dilontarkan Cak Imin merespons wacana muktamar tandingan yang tersebut dilontarkan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf pada waktu berkunjung ke Ponpes Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, Selasa (13/8/2024).
“Muktamar belaka ada 1 dalam Bali,” kata Cak Imin ketika ditemui di area Ponpes Daarul Rahman, Ibukota Selatan, Kamis (15/8/2024).
Kendati ada yang mana mengatasnamakan Muktamar PKB selain di area Bali, Cak Imin menyatakan itu ilegal. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI ini memohon Kapolri untuk tegas membubarkan muktamar itu.
“Kalau ada orang yang dimaksud melawan namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol,” tegas Cak Imin.
Cak Imin menegaskan, PKB pada bawah kepemimpinannya sudah sah diakui negara. Ia pun menunjukkan dirinya yang dimaksud bisa jadi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR kemudian Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mana bisa saja menjabat Wakil Ketua MPR RI.
“Karena kami sebagai parpol yang digunakan sah, dilindungi UU berdasarkan UU Parpol. Saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum,” terang Cak Imin.
“Kalau ada yang digunakan atasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan,” tandas Cak Imin.
