Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

INFO NASIONAL –

Catatan Ketua MPR RI

Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum institusi belajar itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak serta remaja untuk memilih kemudian mendirikan komptensi menyongsong masa depan mereka. Karena itu, muatan kurikulum sekolah idealnya berpijak pada tuntutan serta permintaan zaman, agar anak juga remaja usia sekolah bukan tersesat dalam sedang roda inovasi yang mana terus berputar. Sangat disayangkan bahwa peran pemerintah menghantarkan dan juga menuntun generasi muda beradaptasi dengan pembaharuan zaman terbilang sangat minimalis.

Respons planet sekolah nasional terhadap inovasi zaman belum signifikan. Bahkan, banyak praktisi dan juga pengamat institusi belajar telah sampai pada penilaian bahwa dunia institusi belajar nasional tidak ada serta belum bertransformasi mengikuti perubahan. Orientasi kemudian muatan kurikulum sekolah yang digunakan ditawarkan pemerintah nyaris belum menyentuh permintaan anak didik untuk beradaptasi dengan perubahan. Padahal, roda inovasi terus berputar dengan cepat.

Industri 4.0 atau otomasi dan juga pertukaran data terkini pada teknologi pabrik berubah jadi contoh inovasi yang terus berproses. Belum berhenti sampai dalam situ, komunitas global pada saat ini bersiap menapaki era Society 5.0, sebuah konsep tentang perubahan sosial kemudian perekonomian di mana manusia lebih tinggi mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi ragam kebutuhan. Bahkan, hari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun tampak semakin progresif, utamanya pada otomasi tugas atau pekerjaan rutin hingga analisis data yang dimaksud akurasinya bukan diragukan lagi. 

Era Industri 4.0, pemanfaatan Kecerdasan Buatan serta Sosciety 5.0 sejauh ini cuma berubah menjadi perhatian dan juga tema obrolan segelintir komunitas. Sangat memprihatikan lantaran muatan pembaharuan zaman itu belum dijadikan tema prioritas oleh planet sekolah nasional. Padahal planet juga sistem institusi belajar punya kewajiban moral untuk memberi pamahaman sekaligus menghantarkan anak juga remaja mengenal lalu beradaptasi dengan SEMUA inovasi itu, agar generasi muda Nusantara bukan tersesat dalam berada dalam roda pembaharuan yang tersebut terus berputar.

Sudah menjadi pemahaman dengan bahwa modernisasi akan terus tereskalasi akibat teknologi terus berkembang. Perubahan atau digitalisasi sejatinya tak baru bagi komunitas kebanyakan. Sebab, sejak memasuki dasawarsa 90-an hingga awal dekade 2.000-an, rakyat Tanah Air sudah ada mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet lalu ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Efisiensi juga efektivitas berbicara juga pola kerja terus berevolusi bermetamorfosis menjadi  semakin cepat. Eskalasi serta evolusi itu  telah mengubah dinamika hidup rakyat pada beraneka aspek sebagai penanda inovasi zaman.  Dunia lembaga pendidikan pun menjadi bagian tak terpisah dari arus pembaharuan itu.

Namun, penduduk mengamati bahwa bumi institusi belajar nasional belum memperlihatkan pembaharuan signifikan seturut keinginan zaman. Memang, pemerintah pasti menyadari beraneka konsekuensi dari pembaharuan itu. Sayangnya, respons terhadap ragam inovasi itu terbilang lamban serta juga minimalis.   Komunitas cuma tahu bahwa hanya saja kurikulum institusi belajar yang terus berubah-ubah. Sekitar enam tahun setelahnya reformasi 1998, Kurikulum 1994 yang mana padat materi diganti dengan kurikulum 2004 berbasis kompetensi. 

Dua tahun setelahnya, diperkenalkan Kurikulum Derajat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang dimaksud  memberi kebebasan untuk sekolah menyusun kurikulum sesuai keperluan serta kemungkinan lokal. KTSP kemudian diganti dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang mana memberi tekanan pada lembaga pendidikan karakter, pengembangan kompetensi abad 21, lalu pembelajaran berbasis proyek. K-13 kemudian diganti lagi pada tahun 2020, dengan Kurikulum Merdeka yang digunakan memuat kegiatan Merdeka Belajar.

Tetapi, muatan kurikulum lembaga pendidikan yang terus diubah-ubah itu serupa sekali tidak ada responsif dengan keperluan anak serta remaja era terkini. Dinamika hidup keseharian khalayak muda era sekarang melekat pada akses Internet, teknologi digital, dan juga AI. pemerintahan yang mana mengatur bervariasi aspek sekolah nasional terkesan sangat lambat merespons bermacam konsekuensi inovasi di era digital sekarang. Muatan kurikulum yang dimaksud juga selalu berubah itu menyebabkan anak kemudian remaja menghadapi ketikdakpastian untuk menetapkan minat serta mendirikan kompetensi mereka.  

Digitalisasi pada berubah-ubah aspek keberadaan sudah ada barang tentu menghadirkan tantangan baru yang digunakan cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar di dunia pendidikan. Para ahli sudah ada berkali-kali mengingatkan bahwa karakter juga  kebutuhan siswa era terkini pasti berbeda dengan siswa generasi terdahulu. Melek teknologi berubah menjadi ciri utama pada Gen-Z serta Generasi Alpha. Konsekuensinya, komunitas pendidik atau guru pun harus lebih banyak melek teknologi agar dapat menjawab permintaan siswa.

Sayangnya, upaya meningkatkan kompentensi digital  komunitas pendidik pun sangat lamban dengan jumlah total yang mana minim untuk memberi pemahaman digital pada puluhan jt anak serta remaja. Pada periode 2023-2024, jumlah keseluruhan pelajar di dalam Indonesi mencapai 53,14 jt siswa, kemudian 24,04 jt di dalam antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD).  Dalam sebuah kesempatan di dalam bulan Mei 2023, manusia pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total jumlah total guru di Indonesia, baru 40 persen yang melek Teknologi Berita serta Komunikasi (TIK).

Dan,  60 persen sisanya digambarkan masih gagap dengan pembaharuan pada era digital sekarang. Boleh jadi, faktor ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak juga remaja ke Indonesia, tergolong rendah. Setiap 2023, jumlah agregat guru berserfikat pendidik mencapai 1.274.486 guru, turun dari 2019 yang jumlahnya 1.392.155 guru.

Seturut tuntutan zaman, Negara Indonesia telah pasti akan terus bertransformasi pada era digitalisasi yang dimaksud sudah ada menyentuh bermacam aspek keberadaan masyarakat. Konsekuensinya, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital pasti akan sangat besar untuk memenuhi permintaan perekonomian digital Indonesi yang terus bertumbuh. Misalnya, pekerja yang dimaksud kompeten pada teknologi informasi, data analytics,  hingga AI. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, pun idealnya segera bertransformasi dengan menjadi motor inovasi paradigma di bumi lembaga pendidikan nasional.

Patut diingat juga digarisbawahi fakta tentang hampir 10 jt Gen-Z yang dimaksud sudah ada tersesat dalam berada dalam pembaharuan sekarang. Mereka tersesat, dikarenakan ilmu pengetahuan yang tersebut mereka itu pelajari dari kurikulum pada waktu ini tidak ada sesuai permintaan era digitalisasi sekarang. Menyedihkan, sebab mereka harus menyandang status penganggur dan juga tiada bisa saja melanjutkan pendidikannya. Agar tiada berubah jadi beban negara ke kemudian hari, pemerintah hendaknya pro bergerak memberi solusi bagi 10 jt Gen-Z yang digunakan tiada bekerja lalu tak bersekolah itu.

Kemendikbud pun diharapkan lebih besar agresif di menanggapi keperluan negara akan talenta digital (digital talent). Dari beragam studi juga laporan, sudah ada dimunculkan beberapa perkiraan tentang permintaan Tanah Air akan digital talent. Bank Planet pada tahun 2019 memperkirakan Indonesi butuh sekitar sembilan (9) jt tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Sedangkan McKinsey & Company pada 2019 juga mengingatkan, hingga 2025, Indonesia akan butuh tambahan per tahunnya sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk melayani peningkatan dunia usaha digital.

Pada tahun 2020, Indonesi ICT Institute memperkirakan, keperluan Nusantara akan pekerja dengan ketrampilan digital mencapai satu (1) jt penduduk pada tahun 2024. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Negara Indonesia butuh tak kurang dari Sembilan (9) jt digital talent pada 15 tahun ke depan. Idealnya, Kemendikbud dapat menyediakan dan juga memberi akses seluas-luas terhadap anak kemudian remaja untuk bisa saja mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Negara Indonesia ada di dalam pundak anak dan juga remaja pada waktu ini. 

Sejak 2019, negara sudah ada melaksanakan kewajibannya membantu sektor institusi belajar nasional dengan alokasi anggaran 20 persen dari total nilai APBN. Artinya, telah ribuan triliun dana APBN dialokasikan untuk menguatkan sektor pendidikan. Penguasaan itu akan terus berlanjut dengan dana beratus-ratus triliun per tahunnya ke waktu-waktu mendatang. Selain Kemendikbud lalu Kementerian Agama, anggaran lembaga pendidikan yang tersebut besar itu pun dialokasikan ke 22 kementerian/lembaga lainnya. 

Dengan besarnya kekuatan itu, globus lembaga pendidikan nasional mestinya mampu bertransformasi demi masa depan anak juga remaja. Sebab, bermetamorfosis menjadi kewajiban moral otoritas untuk menuntun kemudian menghantarkan anak dan juga remaja Negara Indonesia beradaptasi dengan perubahan. Jangan lagi membiarkan pemukim muda Negara Indonesia tersesat dalam sedang keberlanjutan perputaran roda pembaharuan zaman.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas
Trisakti juga Universitas
Pertahanan RI (UNHAN)

(*)

Artikel ini disadur dari Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman