SURABAYA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) mengadakan diskusi panel bersatu Badan Intelijen Negara ( BIN ) Jatim. Acara ini bertujuan mewujudkan penerapan good governance serta pencegahan perbuatan kejahatan keamanan data .
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga perkembangan kegiatan bisnis dengan baik dalam sedang berbagai tantangan yang digunakan ada. “Saat ini, Bank Jatim telah lama memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Security Data Berstandar Internasional,” katanya, Hari Senin (16/9/2024).
Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh. “Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan pada hal good governance serta pencegahan aksi kejahatan keamanan data,” ujarnya.
Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, juga minim responsivitas.
”Nah, apabila di dunia perbankan telah dilakukan menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan juga kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, juga memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang digunakan baik adalah perbankan yang digunakan dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, di mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan kemudian pengendalian, pengembangan SDM. “Kemudian keadilan dan juga kepastian hukum,” terangnya.
Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang dimaksud menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka yang disebutkan menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang tersebut mirip tahun lalu. “Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya kejadian besar seperti pemilihan 2024 yang digunakan melibatkan data publik Indonesia,” jelasnya.
Rudy menyarankan agar perbankan tak terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber di area manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, serta membentuk pasukan gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.
Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, juga melaksanakan pelatihan dan juga upgrade IT secara berkelanjutan. ”Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan juga terhindar dari cyber crime,” tegasnya.
