DMDI Indonesia: Anggota Paskibraka Lebih Baik Mundur apabila Diminta Lepas Jilbab

JAKARTA – Ketua Umum Planet Melayu Planet Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus mengimbau anggota Paskibraka 2024 yang digunakan diminta melepas jilbab agar segera mengundurkan diri. Sebab, mempertahankan kehormatan wanita juga ketaatan terhadap Allah SWT lebih tinggi utama dan juga mulia ketimbang mengikuti aturan yang dimaksud dinilai tiada Pancasila lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada larangan bagi siapa pun wanita yang tersebut beragama muslim untuk mengenakan hijab di area Indonesia, termasuk di menjalankan tugas negara yakni menjadi anggota Paskibraka. Hal ini aneh kemudian sangat berbeda dari peraturan sebelumnya. Sebagai penanggung jawab Paskibra 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjelaskan dasar pelarang ini,” kata Said terhadap media dalam Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Hal ini disampaikannya merespons ada yang digunakan berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang mana perempuan tiada ada yang digunakan mengenakan jilbab.

Said Aldi Al Idrus. Foto/Istimewa
Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang dimaksud sebelumnya mengenakan jilbab, mendadak ketika sampai di area IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dimaksud membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.
Seperti diketahui, ketika ini penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menanggapi hal itu, Said menegaskan di menjalankan tugas negara, tak ada larangan memakai hijab, termasuk Anggota Paskibra. Sebab itu merupakan impelementasi sila pertama di dalam pada Pancasila.
“Ingat, sila pertama Pancasila itu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setiap warga negara dalam republik ini diberikan kebebasan di memeluk kemudian taat terhadap ajaran agama masing-masing. Kita mengakui adanya Tuhan yang mana wajib disembah dengan segala aturannya untuk keberadaan dalam dunia. Jadi kenapa ada pelarangan hijab untuk anggota Paskibra 2024? BPIP harus jelas ini untuk publik. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan perpecahan,” kata Said.
Said yang dimaksud juga Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat (MPP DPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) periode 2024-2029 ini mengungkapkan, dari beberapa media yang diamati terkait persoalan ini, terdapat 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang dimaksud mengenakan hijab. Namun semuanya harus mencopot penutup aurat itu lantaran aturan yang dikenakan BPIP.
“Ini peraturan juga kebijakan yang digunakan diskiriminasi. Mencopot hijab bagi Paskibraka perempuan, tentunya miris dan juga sangat bukan adil. BPIP jangan seenaknya belaka buat peraturan. Pancasila yang seperti apa yang tersebut diterapkan BPIP ini. Ingat sila pertama pada Pancasila itu apa. Apa perlu BPIP ini diajari kembali mengenai Pancasila,” pungkasnya yang digunakan juga Ketua Area Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini.




