JAKARTA – Selain aksi demo penolakan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Baleg DPR RI di area beberapa tiktik penting di dalam Jakarta, terdeksi email DPR RI diretas, pagi ini ribuan email dengan instruksi perlawanan tersebar serentak ke seluruh redaksi media nasional.
Bahkan ada beberapa orang yang tersebut melaporkan telah dilakukan mendapatkan email yang dimaksud yang dimaksud dikirim dari server resmi DPR RI, memuat kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah yang mana baru hanya disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hingga berita ini ditayangkan, identitas pihak yang mana bertanggung jawab menghadapi serangan ini masih belum diketahui.
Namun yang mana pasti, peretasan ini berhasil mengirimkan ribuan email ke berbagai alamat, termasuk seluruh redaksi media nasional yang menerimanya secara serentak pada pagi hari ini.
Pesan yang disebutkan menghadirkan rakyat Indonesia untuk bersatu melawan apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi juga konstitusi.
Pesan pada email yang disebutkan menegaskan bahwa langkah DPR tidaklah berpihak pada kepentingan rakyat, dan juga menyerukan seluruh penduduk untuk bersuara melawan kebijakan yang mana dianggap merugikan dan juga mematikan demokrasi.
Selain itu, peretas juga mengancam akan membocorkan lebih lanjut berbagai informasi sensitif apabila tuntutan merek bukan dipenuhi, menambah ketegangan di dalam berada dalam situasi kebijakan pemerintah yang semakin memanas.
Hingga pada waktu ini, pihak DPR RI masih belum memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Investigasi terhadap peretasan yang dimaksud sedang berlangsung, sementara rakyat mengantisipasi tanggapan resmi dari lembaga legislatif tersebut. Adapun isi email yang dimaksud yang tersebut berhasil di area capture oleh kelompok redaksi Inews. –
Siapa sangka manusia mantan tukang kayu dari kota kecil di dalam Jawa dapat mendirikan tambahan dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan serta wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bidang usaha keluarga.
