DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Negara Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sebanding dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air yang dimaksud lebih tinggi baik.
“Kami ingin merancang sistem yang mana lebih besar baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia di kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada proteksi lalu pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak di dalam pelatihan di konteks psikologis serta pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang miliki akses terbatas melawan pendidikan, lalu Menteri Karding mengupayakan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohon PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Negara Indonesia pada hal wirausaha.
“Bahwa merekan kembali ini berjauhan lebih besar baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa serta negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dimaksud dipandang wajib bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, direalisasikan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
