Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pada waktu ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung kantor pada IKN juga sarana lalu prasarana yang dimaksud sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana dan juga Kantor Presiden lalu Wakil Presiden, 4 komplek gedung perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, lalu lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tak termasuk pemeliharan serta pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui di area Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di area IKN yang Diganti di tempat Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dimaksud dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan sejumlah anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk mampu memelihara prasarana yang dimaksud telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka itu memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk ketika ini beberapa infrastruktur yang sudah ada diciptakan memang benar masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang disebutkan praktis berpengaruh terhadap prioritas pembangunan infrastruktur dasar di tempat IKN yang digunakan juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi pada CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, konstruksi infrastruktur dasar di dalam IKN masih cukup berbagai memerlukan dukungan APBN. Terutama yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan kawasan dalam KIPP 1B, serta 1C yang digunakan kedepannya akan menjadi tempat penanam modal IKN.
“Karena banyak pemodal yang dimaksud sudah ada mulai pembangunan, kita memulai pembangunan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tiada semata-mata di area KIPP 1A, tapi juga 1B dan juga 1C,” tutup Basuki.






