JAKARTA – Menteri Hukum lalu Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas segera mengundangkan inovasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pemilihan gubernur yang dimaksud sudah pernah disetujui DPR. Supratman menegaskan hal itu pada waktu mengunjungi rapat sama-sama DPR kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) di area Komisi II DPR.
Dalam rapat itu, tak ada intervensi atau sanggahan terkait draf PKPU yang mana telah terjadi dipersiapkan KPU. KPU mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan yang tersebut pada intinya berkaitan dengan ambang batas pengusungan calon kepala tempat dan juga penghitungan batas usia calon kepala daerah.
“Hari ini secara langsung kita harmonisasi kemudian sesegera kemungkinan besar kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini,” kata Supratman usai mengunjungi rapat di dalam Komisi II DPR RI, Akhir Pekan (25/8/2024).
Supratman mengatakan, usai rapat ini pihaknya secara langsung mengatur rapat sama-sama pimpinan Kemenkumham. Supratman menegaskan inovasi itu akan segera diundangkan. “Ini secara langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, hari ini juga. Saya berharap, tadi saya telah hubungan Pak Dirjen, semuanya, staf untuk segera mungkin saja melakukan pengundangan,” kata dia.
Sebelumnya, Rapat itu dimulai sejak pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat serta berlangsung tak lebih banyak dari satu jam. Dalam rapat itu, KPU menyampaikan draf pembaharuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Dalam rapat itu KPU melakukan konfirmasi rancangan perubahannya sudah mengakomodasi aturan terkait ambang batas pengusungan kepala tempat sekaligus penghitungan batas usia. Dalam rapat itu juga tak terlihat ada intervensi atau sanggahan baik dari perwakilan pemerintah, anggota DPR termasuk pelopor pemilihan umum lainnya.
“Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodasi, tiada ada kurang tak ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 juga 70,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Hari Minggu (25/8/2024).
“Apakah sanggup kita setujui?” tanya Doli.
“Setuju,” jawab partisipan rapat.
