JAKARTA – Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak wilayah yang mana berperan pada meningkatkan pendapatan tempat termasuk di dalam Jakarta. Pajak ini dikenakan melawan cukai rokok yang mana dipungut oleh pemerintah pusat lalu dikelola oleh pemerintah tempat untuk berbagai kepentingan, termasuk layanan kemampuan fisik dan juga konstruksi daerah.
“Pajak rokok adalah pungutan yang mana dikenakan menghadapi cukai rokok yang tersebut telah dilakukan dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan diadakan oleh instansi pemerintah yang dimaksud berwenang pada bidang cukai, juga hasilnya dialokasikan untuk menyokong berbagai inisiatif pembangunan daerah,” ujar Kepala Pusat Angka lalu Berita Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny di pernyataannya, Rabu (19/3/2025).
Objek pajak rokok mencakup konsumsi semua jenis rokok yang dikenakan cukai, termasuk, sigaret, cerutu, rokok daun, komoditas rokok lainnya yang masuk di kategori barang kena cukai. Namun, terdapat pengecualian untuk rokok yang menurut peraturan perundang-undangan di area bidang cukai tak dikenai cukai.
Sementara, terkait subjek pajak merupakan konsumen yang tersebut membeli kemudian mengonsumsi rokok kemudian wajib pajak merupakan produsen atau importir rokok yang digunakan memiliki izin resmi, seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Pajak Rokok dihitung berdasarkan cukai rokok yang tersebut telah lama ditetapkan oleh pemerintahan Pusat. Adapun tarifnya adalah 10% dari nilai cukai rokok yang mana dipungut,” jelasnya.
Adapun cara perhitungan pajak rokok cukup sederhana. Sebagai contoh, jikalau cukai rokok untuk suatu hasil adalah Rp1.000 per batang, maka pajak rokok yang mana harus dibayarkan adalah Rp100 per batang. Untuk pajak rokok terutang diterapkan pada pada waktu cukai rokok dipungut oleh produsen atau importir. Artinya, begitu cukai rokok dibayarkan, pajaknya juga wajib disetorkan.
“Penerapan pajak rokok ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tempat yang mana nantinya dapat digunakan untuk penyelenggaraan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, juga berbagai kegiatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
