Jakarta – Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akan kembali menyelenggarakan rapat pleno pada 27–28 Juli 2024. Bila pleno terakhir pada Sabtu, 13 Juli 2024 berikutnya berlangsung ke Jakarta, pleno kali ini akan bertempat di dalam Yogyakarta.
Dalam pleno terakhir, PP Muhammadiyah menggodok sikap merekan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang dimaksud diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, hadir pada kompetisi itu untuk menjelaskan ihwal konsesi tambang.
Sampai pada waktu ini, belum ada penjelasan resmi dari PP Muhammadiyah ihwal hasil pleno itu. Tempo pun dihalangi anggota keamanan untuk meliput acara tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah Sektor Hukum, Hak Asasi Manusia atau HAM, serta Hikmah, Busyro Muqoddas, membenarkan organisasinya akan mengatur pleno pada waktu lalu tempat itu. Namun, ia mengungkapkan program kali ini tak semata-mata akan mendiskusikan ihwal tambang.
“Iya (rapat pleno), tetapi agendanya lebih tinggi umum, tidaklah spesifik tentang itu (tambang),” kata ia ketika dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.
PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno pada Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan di antaranya memutuskan sikap jikalau mendapat tawaran mengurus tambang dari pemerintah.
“Jadi kami akan cari mekanisme ke Muhammadiyah untuk mengeksplorasi persoalan tambang ini lewat forum yang dimaksud lebih besar besar. Kemungkinan itu akan kami bahas pada pleno diperluas yang mana mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti ke Ibukota pada Kamis, 11 Juli 2024
Menurut Abdul Mu’ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan pada mengambil tindakan tentang izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen pada organisasi harus terlibat, satu di antaranya pengurus di tingkat daerah.
Keterlibatan seluruh elemen diperlukan oleh sebab itu apabila tawaran izin tambang itu merekan terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu’ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati di mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang pada di rumah gitu,” kata Mu’ti.
Artikel ini disadur dari PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?
