JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka prospek reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kemudian Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi pada merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang mana kosong.
“Artinya pada ketika ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang dimaksud dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang mana masih duduk dalam kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami pada pada jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan semata apabila merasa telah tiada memerlukan pemikiran kerja serta jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berjanji dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno mengatakan alasan dua kadernya yakni Risma lalu Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus di dalam dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma juga Pramono ditugaskan secara langsung progresif pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tiada ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang dimaksud sama-sama penting. Maka tentu semata pada waktu ditugaskan menjadi kepala area memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma juga Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke warga untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang digunakan sifatnya fokus terhadap penugasan partai yang mana diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu hanya harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang digunakan saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet pada waktu dekat. Hal ini pasca kedua Risma mundur dari Menteri Sosial kemudian Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.
