JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di dalam artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan apabila ingin mendirikan ormas pasca gagal maju Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai kebijakan pemerintah (parpol). Sinyal itu disampaikan setelahnya dirinya gagal forward Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebab tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk menghimpun semua semangat inovasi yang dimaksud sekarang makin hari makin terasa besar, dan juga itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka memulai pembangunan ormas atau memulai pembangunan partai baru, kemungkinan besar itu jalan yang dimaksud akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mana dimaksud organisasi kemasyarakatan yang digunakan selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang mana didirikan kemudian dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi pada perkembangan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang dimaksud kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang mana didirikan kemudian dibentuk oleh warga secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi di pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang digunakan berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud di Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tak berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tak berbasis anggota.
Selanjutnya, di tempat Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tak berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta establishment yang dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD dan juga ART;
b. kegiatan kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak menghadapi nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan bukan sedang di sengketa kepengurusan atau di perkara di tempat pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilaksanakan oleh menteri yang tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan di area bidang hukum dan juga hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan setelahnya mengajukan permohonan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih tinggi lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), juga ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur lalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
