Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah resmi meluncurkan Golden Visa Nusantara pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang digunakan diharapkan dapat menantang pemodal berinvestasi di dalam Tanah Air yang disebutkan disebut-sebut mengandung risiko.
Pemerhati kebijakan rakyat kemudian pengamanan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mengupayakan perekonomian, Golden Visa justru bisa saja berisiko terhadap keadaan fiskal kemudian makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang digunakan cepat lalu munculnya gelembung perekonomian ke sektor properti.
“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal juga berusaha, peningkatan perkara korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata beliau dalam opininya ke Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024,
Bahkan, kata dia, beberapa negara tercatat menghentikan kebijakan Golden Visa oleh sebab itu dampak negatifnya lebih lanjut besar jika dibandingkan manfaatnya. Mereka yang mana menghapus kebijakan sejenis ini antara lain Hongaria (sejak Juli 2018), Inggris (Februari 2022), Bulgaria (April 2022), dan juga terakhir Portugal (Februari 2023).
“Belakangan, desakan penghentian dalam kalangan anggota Uni Eropa juga muncul akibat invasi Rusia ke Ukraina,” ungkap Agus.
Menurut dia, agar kebijakan Golden Visa dapat berjalan efektif sesuai tujuannya, berikut beberapa hal yang mana harus direalisasikan oleh pemerintah:
Pertama, penerapan Golden Visa harus memberikan kemudahan dan juga kepastian. Salah satunya melalui pengajuan one single submission yang digunakan tidaklah memakan waktu lama.
Kedua, berkaca dari beberapa negara lain mengenai dampak negatif yang muncul, pemerintah diperlukan melakukan evaluasi di waktu 3-6 bulan pasca penerapan Golden Visa. Evaluasi diperlukan direalisasikan untuk mengecek apakah kebijakan ini memberikan hasil yang tersebut signifikan terhadap kenaikan investasi.
Ketiga, pemerintah juga harus memperhatikan implikasi negatif praktik kebijakan Golden Visa di dalam negara-negara lain, teristimewa pada negara-negara yang dimaksud telah menghentikan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan Golden Visa di dalam Indonesi wajib diwujudkan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Langkah-langkah mitigasi terhadap risiko dampak negatif pemberlakuan Golden Visa wajib dipersiapkan, seperti background checking terhadap pemohon serta sumber dana yang tersebut diinvestasikan, juga menyiapkan mekanisme pengawasan untuk individu yang digunakan sudah mendapatkan Golden Visa,” katanya.
Keempat, penerapan kebijakan Golden Visa harus dipertimbangkan agar tak ditetapkan secara permanen. Kebijakan ini harus dapat dihentikan apabila hasil evaluasi dari hal pertama sampai ketiga di dalam melawan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidaklah memberikan hasil sesuai dengan harapan.
Artikel ini disadur dari Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif
