JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita pada bursa akibat ulah distributor.
Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita dalam bursa ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang mana akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Data yang dimaksud beredar bahwa HET migor akan naik ini yang tersebut memproduksi distributor menimbun minyak untuk dijual dengan harga jual baru pasca ketetapan pemerintah menaikan minyak goreng.
Baca Juga: B100 Siap Sambut Pemerintahan Baru, Pabriknya Ada di tempat Bangka
“Diumumkan dan juga diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni – Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) sudah ada mulai menimbun, sebab tarif akan naik,” kata beliau pada waktu ditemui usai acara Peluncuran Buku ‘Sawit, Anugerah yang digunakan Perlu Diperjuangkan’ pada Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu dilaksanakan oleh para oknum di area tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak yang disebutkan tak kunjung sampai di dalam ritel.
“Produsen tetap memperlihatkan suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, sudah ada mulai timbun dari Mei,” tambahnya.
Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis hasil yang harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tak menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.
Karena menurutnya, sektor swasta telah barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari prospek pangsa yang dimaksud ada. Seperti meraup keuntungan dengan memasarkan produk-produk dengan biaya baru, walaupun belanja stoknya menggunakan nilai tukar lama.
“Kita setiap saat usul ke eksekutif (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau tiada ada cuannya mana mau mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu : Bagian Sawit Sumbang Rp88,7 Trilyun untuk APBN
Sahat mengusulkan, eksekutif bisa saja menunjuk BUMN pangan pada waktu ini ada, seperti Bulog atau IDFood untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah pemerintahan sanggup menetapkan Harga Eceran yang ditetapkan.
“Jadi misal yang digunakan ada HET semua melalui bulog juga ID Food, gitu kan jelas, cuman saya sarankan untuk pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan sebagai modal kerja untuk bulog juga IDFood, kan mereka tiada ada penugasan itu,” pungkasnya.
