Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR lalu pemerintah pada hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui penjelasan tercatat pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang tersebut sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan dan juga perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang dimaksud juga sudah pernah disetujui oleh seluruh fraksi pada parlemen.
Maka dari itu, kata dia, proses Pansus haji tidak ada miliki motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang dimaksud ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, serta konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohonkan agar PBNU tidak ada penting terlibat campur di urusan urusan politik yang digunakan berada dalam berjalan pada DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang digunakan dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan menghadapi dugaan penyelewengan kebijakan yang tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga dapat merasakan kegunaan peningkatan pelayanan haji apabila Pansus bisa jadi menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memaparkan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tidak ada ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami meninjau tidak ada ada yang mana mampu dijadikan alasan yang digunakan cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu di konferensi pers usai rapat pleno NU di DKI Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutipkan Antara.
Gus Yahya menyebutkan langkah pembentukan Pansus Haji DPR penyelenggaraan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan tempat adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga permasalahan lain yang dimaksud sebetulnya bukan terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
