Bukan Cuma Pertalite, pemerintahan Bakal Hapus Pertamax dari SPBU

JAKARTA – eksekutif akan menghapus Pertalite dan juga Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Lingkup Sinkronisasi Infrastruktur kemudian Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang dimaksud akan diganti dengan jenis BBM yang tersebut punya sulfur lebih tinggi rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan dijalankan secara area per daerah, kemudian rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang dimaksud pertama,” ucapannya di jumpa pers di tempat Jakarta, Kamis waktu malam (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin menyatakan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 kemudian 5 yang dimaksud pada waktu ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pemanfaatan BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 dapat menurunkan emisi gas buang yang tersebut lebih tinggi bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang mana disediakan adalah BBM yang dimaksud rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin menegaskan BBM baru rendah sulfur yang disebutkan akan memiliki nilai tukar jual yang digunakan sebanding seperti jenis pertalite kemudian pertamax pada waktu ini, walaupun ada penambahan biaya produksi untuk memunculkan barang baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang digunakan nantinya akan ditanggung pemerintah yang digunakan diberikan untuk PT Pertamina merupakan modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi sanggup ditambal pemerintah dan juga tak berpengaruh terhadap biaya jual ke konsumen.
“Kita tak ada naikan nilai BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang dimaksud nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang digunakan membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite kemudian Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan penanaman modal sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Penanaman Modal ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada kilang.
“Melalui pembangunan ekonomi Pertamina dalam RDMP Balikpapan, kami sudah ada pembangunan ekonomi sekitar USD5 miliar, itu akan dapat produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang benar untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga pada waktu ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih mengawaitu regulasi dari pemerintahan terkait penyaluran atau perdagangan material bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang mengantisipasi pemerintahan untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM oleh sebab itu kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.






