JAKARTA – Pengurus Pusat Pergerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti tindakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tak menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai tindakan yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Lingkup Ketahanan Nasional kemudian Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, serta Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, bukan menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi oleh sebab itu Paskibraka putri yang mengenakan hijab ketika diberangkatkan dari area terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat tindakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta melakukan penandatanganan surat persetujuan untuk menaati aturan serta standar yang mana sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia memiliki putra bangsa terbaik yang tersebut menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya juga keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang tersebut dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan rakyat yang dimaksud beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh oleh sebab itu itu, ia memohon BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang mana bisa jadi merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidaklah memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada pada waktu pengukuhan Paskibraka.
