JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta untuk menyiapkan mitigasi menghadapi pertempuran modern serta multikrisis. Untuk itu, para pemimpin tidaklah terlena dengan manuver juga intrik kebijakan pemerintah yang digunakan tiada substansial sehingga mengabaikan kepekaan pada menghadapi ketidakpastian global lalu risiko turbulensi yang tersebut semakin curam dan juga berpotensi membahayakan bangsa di jangka panjang.
Hal yang dimaksud disampaikan pakar pertahanan sekaligus alumnus Doktoral Strategi Keamanan Universitas Perlindungan (Unhan) Dina Hidayana usai mengikuti Dialog Demokrasi di dalam Habibie Center Ibukota beberapa waktu lalu.
Kondisi ekstrem akibat perubahan era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity (VUCA) menuju Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiquity (TUNA) perlu diwaspadai juga diantisipasi secara detail serta cermat agar Indonesia tidaklah turut terjebak pada multikrisis kemudian efek peperangan modern.
“Tanpa upaya pencegahan (mitigasi) yang mana kritis melalui reformulasi rancang bangun sistem strategi perencanaan, proyeksi ancaman dan juga pengawasan memadai, maka kekacauan serta runtuhnya kedigdayaan negara bukanlah hal mustahil,” kata putri dari almarhum Mardani abituren AKABRI 74 ini, Selasa (17/9/2024).
Dina memandang adagium “si vis pacem, para bellum”, yang artinya jikalau menginginkan damai maka bersiaplah pertempuran masih relevan dengan strategi pertahanan kontemporer. Kondisi masa damai justru lebih lanjut rumit dibandingkan masa perang, mengingat “war time” semata-mata berfokus pada pelaksanaan dan juga kemenangan peperangan tanpa mengindahkan efisiensi.
Baca juga: KSAU Sebut Keamanan Lingkungan Jadi Salah Satu Kekuatan Perang Modern
Sementara “peace time” menuntut efisiensi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional yang mana terbatas, baik itu SDM maupun SDA untuk eksistensi berkesinambungan.
Dina menyebut, fakta bahwa rakyat kemudian aktor kebijakan pemerintah kekinian cenderung disibukkan dengan perebutan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan pada berbagai organisasi juga institusi tanpa mengindahkan visi dan juga solusi kongkret yang ditawarkan di mengatasi berbagai persoalan kemudian ancaman bagi publik juga masa depan negeri.
”Baru cuma umum selesai dengan urusan pemilihan presiden dan juga para legislator yang dimaksud masih menyisakan polemik, beberapa bulan ke depan telah dihadapkan kembali dengan pilpres tingkat wilayah yakni pemilihan gubernur dan juga bupati/wali kota. Pertanyaannya, ide lalu gagasan seperti apa yang mana dimiliki para kandidat pada memitigasi wilayah-wilayah di tempat Indonesia pada menghadapi konflik terbuka juga asimetris hingga ancaman multikrisis?” tanya Dina.
