JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) tambahan tinggi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Atas dasar itu, Presiden ke-5 RI ini menegaskan, KPU harus menjalankan putusan MK.
“K (pada KPU) itu Komisi, tahu enggak. Kalau dari hierarki. Itu MK lebih banyak tinggi, ia (KPU) cuma mesti jalanin. Loh saya ngomong jangan dipotong seperti itu kemauan saya, no!” tegas Megawati dengan nada tinggi ketika sambutan di tempat acara pemberian dukungan PDIP cakada di tempat Kantor DPP PDIP, Ibukota Pusat, Kamis (22/8/2024).
Megawati menegaskan, kedudukan lembaga itu merupakan bagian dari tata negara. Megawati pun memohonkan seluruh pihak tak bolak-balik kedudukan lembaga negara.
“Itu adalah yang dimaksud namanya ketatanegaraan Republik Indonesia, supaya tahu! Enak hanya dibolak-balik enggak jelas!” terang Megawati.
Megawati kemudian menyinggung BPUPKI yang telah lama berupaya memproduksi konstitusi Republik Indonesia. “Sekarang mau dibalik-balik enggak jelas, mana yang konstitusi mana yang tersebut perundangan. Memangnya saya gak tahu? Orang telah jelas perundangan dalam bawah konstitusi,” tegas Megawati.
