JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan terjadi banyak ketidakpuasan dalam sebagian area Hal ini oleh sebab itu putusnya aspirasi rakyat terhadap calon kepala wilayah yang forward di pemilihan kepala daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan serta hegemoni pengurus pusat partai urusan politik melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di Ibukota Indonesia ada Anies Baswedan serta Ahok. Kok yang digunakan dicalonkan lain. Nah, itu yang mana menjadi problem,” kata Titi ketika mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Hari Minggu (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara dengan segera oleh warga dan juga menyebabkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya pergerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang mana masyarakatnya menolak diperkenalkan calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada aksi tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya dalam Pusat Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan juga beberapa area lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang dimaksud turut menyebabkan kata-kata kosong, kotak kosong, atau pergerakan bukan memilih calon tunggal menjadi wacana yang mana dibahas pada ruang publik.
“Pembahasan blank vote, pernyataan kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan akibat ini masalah formalisasi ekspresi kebijakan pemerintah yang dimaksud berbeda bahwa bukan semua ekspresi urusan politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang ada pada kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi melawan sentralisasi pencalonan kepala kemudian duta kepala daerah. Selain itu, beliau menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan untuk pengurus partai dalam daerah, bukanlah seperti ketika ini yang digunakan terpusat di tempat DPP.
