tembakau
-
Nasional
Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 lalu RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik
JAKARTA – Rencana Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) tentang pengamanan barang tembakau dan juga rokok elektronik sedang dibahas Kementerian Bidang Kesehatan…
Read More » -
Bisnis
Rancangan Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Rugikan Ekosistem Tembakau
JAKARTA – Rancangan regulasi anyar yang dimaksud muncul pada bentuk Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi…
Read More » -
Nasional
otoritas Terbitkan PP 28/2024 Direspons Asosiasi Petani Tembakau
JAKARTA – otoritas menerbitkan Peraturan pemerintahan (PP) 28/2024 kemudian adanya Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan. Hal…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Barang Tembakau
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyalahkan wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi…
Read More » -
Bisnis
Legislator Soroti PP 28/2024 Soal Layanan Tembakau Minim Keterlibatan Publik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka terkait proses penyusunan Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28 Tahun…
Read More » -
Bisnis
Kewajiban Kemasan Rokok Polos kemudian Pakai Warna Terjelek di area Bumi Diprotes Pengusaha
JAKARTA – Sejumlah pemangku kepentingan sektor tembakau memprotes isi Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Barang Tembakau juga…
Read More » -
Bisnis
Petani Tembakau Soroti Efek dari PP Kesejahteraan yang dimaksud Minim Partisipasi Publik
JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan JawaTimur menilai bahwa Peraturan pemerintahan (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat…
Read More »