JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang tersebut sangat kuat pada proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Keilmuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah wadah yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap keberadaan publik Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru di podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Data menuju Pemilihan Kepala Daerah 2024” yang tersebut diselenggarakan Prodi Keilmuan Politik UKI di area Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi platform digital yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z juga milenial yang mana secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi dalam Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai tindakan hukum pencurian data publik yang dimaksud pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidak ada percaya menghadapi kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan kepercayaan rakyat apabila isu pencurian data lalu isu pemeliharaan data pribadi warga tiada mampu diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial di area kalangan anak muda sebagai platform digital untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa dan juga negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya persoalan hukum pencurian lalu penyalahgunaan data publik yang dimaksud terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota selama masa verifikasi data di dalam KPU Ibukota Indonesia misalnya yang diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah beberapa orang pihak. Kasus ini memproduksi penduduk semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
